nusakini.com - Makassar - Menyoal truk ODOL yang kerap beroperasi dan terlihat di jalan, Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol Faizal tegas menyatakan, kendaraan angkutan barang seperti truk yang melebihi kapasitas angkut dan dimensi alias Over Dimension dan Over Loading (ODOL) merupakan kejahatan lalu lintas.

Seperti yang diketahui, saat ini, pihak kepolisian lalulintas jajaran Polda Sulsel, gencar melakukan langkah antisipasi gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas supaya tak ganggu para pengguna jalan lainnya.

“Mengoperasionalkan kendaraan ODOL merupakan pelanggaran lalu lintas yang bisa dipidana, dampaknya sangat luar biasa, seperti kecelakaan lalu lintas, perlambatan lalu lintas, sampai mempercepat kerusakan jalan,” kata mantan Dirlantas Polda Sultra, (11/02/22).

• Kabid Humas Polda Sulsel: Jajaran Satlantas Polda Sulsel Siapkan Solusi Kendaraan Besar Yang Parkir Menggunakan Badan Jalan
• Daun Kafe Dekat Rumah Ibadah Diduga Jual Minol, Ada Kongkalikong dengan Disprindag Makassar?
• Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Diungkap Polres Pelabuhan Makassar
• Polres Gowa Ungkap 1200 Gram Sabu Dalam Operasi di Somba Opu
• Kapolrestabes Makassar Layak Diacungi Jempol, Ini Alasannya

Terkait dengan penindakan pelanggaran ODOL, Kombes Pol. Faizal mengakui belum langsung menerapkan tilang ke para pelaku ODOL karena masih dalam tahap sosialisasi atas kemungkinan dampak buruk yang terjadi.

“Sesuai Pasal 316 ( 2 ) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 273 , 275 ( 2 ) , Pasal 277, pasal 310 , 311 , dan Pasal 312 adalah Kejahatan,” ucap Kombes Pol. Faizal.

Lanjut Dirlantas Polda Sulsel, Soal ODOL pada Pasal 277 UU 22 2009, setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000.

Artinya, Ke depan bakal penindakan tegas tidak ada lagi toleransi, teguran tidak ada.

Kombes Pol. Faizal pun mengingatkan para karoseri agar tidak main-main lagi dengan rancang bangun yang ada, dengan alasan permintaan dari perusahaan. (ws/hd)